KAJIAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN PATIMBAN JAWA BARAT

Purnama, Anggi Widya (2020) KAJIAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN PATIMBAN JAWA BARAT. Jurnal Manajemen Logistik dan Transportasi, 6 (1). pp. 1-12. ISSN 2442-9341)

	Text Page_1-12 Anggi_2022 JMLT Vol8 No1 cover.pdf Download (420kB)
	Text Page_1-12 Anggi_2022 JMLT Vol8 No1 cover.pdf Download (420kB)

Abstract

ABSTRAK Pelabuhan merupakan pintu keluar masuknya arus barang/komoditas untuk ekspor. Pelabuhan Tanjung Priok menangani lebih dari 40% dari seluruh arus barang ekspor di pulau Jawa. Untuk mengurangi traffic existing di pelabuhan tanjung priok dan memperbesar pasar ekspor serta untuk menekan biaya logistik di wilayah DKI, Jawa Barat, Banten hingga Jawa Tengah maka pemerintah melakukan pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2016. Dalam Peraturan Presiden tersebut, pembiayaan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dapat bersumber dari APBN/APBD, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, KPBU, dan sumber lainnya. Salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur adalah tingginya anggaran yang dibutuhkan serta keterbatasan ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba mengkaji alternatif-alternatif pembiayaan terkait penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dan apakah kebijakan pemerintah mengenai pembiayaan dalam penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sudah tepat dengan menggunakan metode deskriptif komparatif dan gap analysis. Dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait pembiayaan penyediaan lahan, infrastruktur dasar pelabuhan dan fasilitas umum dapat dikatakan cukup tepat jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hal tersebut dapat dilihat dari besaran bunga di mana bunga yang menjadi tanggungan pemerintah lebih rendah sebesar 6,9 – 8,4%. Jika dilihat dari jangka waktu pengembalian pinjaman, sumber pembiayaan pinjaman luar negeri lebih lama sekitar 32 – 37 tahun sehingga pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk mendapatkan dana terkait pengembalian pinjaman tersebut. Dilihat dari pengelolaan pelabuhan dengan model KPBU, jika kita bandingan dengan penerapan model yang sama di pelabuhan luar negeri, contohnya Pelabuhan Rotterdam, jangka waktu kontrak Pelabuhan Patimban lebih lama sekitar 15 Tahun dibandingkan Pelabuhan Rotterdam. Kata kunci: Pembiayaan, Infrastrukur, Pelabuhan ABSTRACT The port is the entrance and exit for the flow of goods/commodities for export. Tanjung Priok Port handles more than 40% of all export goods flows on the island of Java. To reduce existing traffic at the Tanjung Priok port and enlarge the export market as well as to reduce logistics costs in the DKI, West Java, Banten to Central Java areas, the government carried out the construction of a Patimban port located in Subang Regency, West Java Province which was stipulated through Presidential Regulation No. 47 of 2016. In the Presidential Regulation, the financing for the operation of the Patimban port can be sourced from the APBN/APBD, Foreign Loans/Grants, PPPs, and other sources. One of the challenges that the government must face in providing infrastructure is the high required budget and limited budget availability. Therefore, this study tries to examine financing alternatives related to the operation of the Patimban Port and whether the government's policy regarding financing in the operation of the Patimban Port is appropriate by using comparative descriptive methods and gap analysis. From the results of the analysis, it can be concluded that government policies related to financing the provision of land, basic port infrastructure and public facilities can be said to be quite appropriate when compared to other financing sources such as State Sharia Securities. This can be seen from the amount of interest where the interest borne by the government is lower by 6.9 – 8.4%. When viewed from the loan repayment period, the source of financing for foreign loans is around 32-37 years so that the government has sufficient time to obtain funds related to the repayment of the loan. Judging from the port management using the PPP model, if we compare it with the application of the same model in foreign ports, for example the port of Rotterdam, the contract period for the Patimban port is about 15 years longer than the Rotterdam port. Keywords: Financing, Infrastructure, Port

Item Type:	Article
Subjects:	H Social Sciences > HE Transportation and Communications
Divisions:	Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis > Manajemen Transportasi S1
Depositing User:	Mr Joko Susanto
Date Deposited:	09 Dec 2025 02:55
Last Modified:	09 Dec 2025 02:55
URI:	http://eprints.ulbi.ac.id/id/eprint/3922

Actions (login required)

View Item